Tipikor Periksa Rekening Pribadi Pejabat DBMP Kabupaten Bogor

Permbangunan Jembatan Leuwiliang Oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Bogor

Bogor, ASPIRA.
Terkait adanya indikasi dugaan korupsi di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kabupaten Bogor dan pen yimpangan Dana APBD tahun 2011, Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Jawa Barat telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti berupa komputer dan rekening pribadi atas nama pejabat dinas tersebut.Berdasarkan pemeriksaan tersebut Tim Tipikor menemukan dana simpanan bernilai miliaran rupiah dan uang tunai sebesar Rp 60 juta money certipikat (MC) dan 200 jumlah berkas document yang dilelang disita Tipikor untuk menguatkan tuduhan penyimpangan dana APBD tahun 2011 mengenai isu suap sebesar Rp 16 miliar yang diterima oknum pejabat Kabupaten Bogor.yang berasal dari oknum pengusaha berinisial : H E. A w. dan TB. N. Dibawanya komputer milik Kas Dinas Bina Marga dan Pengairan menambah ruwetnya permasalahan karena menurut kabar yang tersiar komputer yang dioperasikan Eko Jare ,pemegang Kas Dinas Bina marga, terpampang sejumlah nama penyetor upeti hingga munculnya angka belasan miliar dari sejumlah pengusaha sebagai setoran penerima proyek.Diambilnya barang bukti berupa CPU computer dan bukti lain di Dinas yang dikomandani Helmi Gustian oleh tim satuan tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Polda Jabar memunculkan berbagai silang Pendapat ,sementara Pemkab Bogor ,belum memberikan keterangan resmi atas peris tiwa tersebut.Bupati dan Kadin setempat sepertinya Panik dan langsung mengadakan pertemuan di Hotel Haris yang terletak di kawasan Sentul, Babakan Madang ,melibatkan sejumlah wartawan. Hal itu sempat memunculkan saling mencurigai, sehingga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor membentuk tim khusus pencari fakta atas keterlibatan sejumlah oknum dalam kasus tersebut.Tim Investigasi dipimpin langsung Ketua PWI ,Bachtiar Achmad,SH dengan menugaskan sejumlah anggota dan menerbitkan surat keputusan penugasan dan dikirim ke Polda Jabar, Kejaksaan tinggi Jabar, PWI Jabar Mabes Polri dan KPK di jakarta. “Dibentuknya tim Investigasi ini bertujuan untuk meletakkan fakta sesungguhnya di lapangan, agar fungsi kontrol sosial dapat berjalan sesuai dengan fakta hukum dan tidak terjadi simpang siur,” kata Ketua Pelaksana Harian PWI Kabupaten Bogor Bustanul Daham . Ditempat terpisah, Ketua Umum LSM Komite rakyat anti Korupsi(Krak), Ki Gendeng Pamungkas (KGP) beraksi keras atas kejadian itu.Menurutnya kasus dugaan suap yang telah mencuat dalam pemberitaan media massa kini dalam penangan khusus dari Polda Jawa Barat“Persoalan ini harus dituntaskan oleh Polri jangan sampai terjadi penyakit 86 dan bukan surat penghentian penyidikan pekara (SP3)yang lazim dikeluarkan ujar KGP.Ia mengatakan Virus delapan enam sangat berbahaya dan terus merebak menguntungkan segelintir oknum pe jabat,” katanya. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Martinus Sitompul belum lama ini mengungkapkan kepada wartawan bahwa pihakya masih memeriksa saksi saksi mengumpulkan barang barang bukti pada dinas tersebut “hal ini guna memperkuat penentuan tersangka”.Sementara Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bogor Wawan Risdiawan mengungkapkan, adanya dugaan proyek APBD bermasalah di berbagai lokasi di Kabupaten Bogor komisi C juga telah memanggil para kontraktor pelaksana dan dinas terkait sebagai tindak lanjut hasil pantauan dewan dilapangan .Politisi muda Partai Golkar ini mengatakan ada sebuah proyek yang sampai masa pengerjaan berakhir baru diselesaikan sebanyak 60% seperti pembangunan jembatan Leuwiliang.“Bahkan yang lebih parah lagi ,proyek Dinas Bina Marga dan Pengairan di jalan Tenjo dengan nilai miliaran rupiah kondisinya kini dalam keadaan hancur berantakan sebelum diserah terimakan.evaluasi dilaksanakan komisi C DPRD Kabupaten Bogor, pemeriksaan kualitas besi ketebalan jalan bahan baku pasir dan lain lain ditemukan banyak penyim pangan. katanya.(Syamsul)